Bogor | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mencatat penurunan angka kemiskinan yang signifikan, dimana persentase penduduk miskin di Kabupaten Bogor turun dari 7,05 persen menjadi 6,25 persen di tahun 2025.
Angka tersebut jauh lebih rendah dari persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat 7,46 persen dan Nasional 9,63 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang), Bambam Setia Aji menjelaskan, Kabupaten Bogor menjadi salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat sejak tahun 2007.
Hal tersebut karena jumlah penduduk terbesar di tingkat Kabupaten/Kota, bahkan diperkirakan lebih 6 juta jiwa pada 2025 sesuai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Walaupun jumlah penduduk miskin 446.790 orang berbanding dengan 6 juta Jiwa penduduk Kabupaten Bogor, Rasio kemiskinan di Kabupaten Bogor ini justru lebih rendah dari rata-rata provinsi Jawa Barat dan Nasional," kata Bambam dalam keterangan reami yang dirilis Diskominfo Kabupaten Bogor, pada Kamis (20/11/2025).
Menurut Bambam, tren penurunan kemiskinan juga tercatat sejak 2021 dengan angka kemiskinan berada di 8,13 persen, namun kini turun ke 6,25 persen di tahun 2025.
"Artinya sekitar 120 ribu orang telah keluar dari zona kemiskinan dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata 24 ribu orang per- tahun," ujarnya.
Bambam menegaskan, angka ini dianggap sebagai hasil nyata dari berbagai program pemerintah daerah yang menyentuh lapisan masyarakat miskin.
“Di Kabupaten Bogor ini sudah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bogor dengan total alokasi anggaran di tahun 2025 mencapai 700 Milyar," sebutnya.
Bambam juga menyatakan ada beberapa program utama yang disebut sebagai kontributor penurunan kemiskinan, antara lain perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Bahkan, di tahun 2025 ini ditargetkan sebanyak 3.406 unit rutilahu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat tidak mampu.
Selain itu juga, ada program hunian tetap yang menyediakan rumah layak bagi keluarga terdampak bencana alam. Kemudian, program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan ekonomi mikro untuk meningkatkan pendapatan warga miskin secara berkelanjutan.
“Pemerintah daerah optimistis bahwa upaya berkelanjutan dalam pembangunan fisik dan pemberdayaan sosial akan semakin mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor, salah satunya di tahun di 2026 Bupati Bogor menganggarkan 1 Trilliun untuk jaminan kesehatan 100% Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor," tegas Bambam.
Bambam menuturkan, Pemkab Bogor menyadari masih menghadapi tantangan serius. Dengan jumlah penduduk 6 juta yang sangat besar untuk tingkat Kabupaten, bahkan lebih besar dari 25 provinsi lainnya di Indonesia serta tingginya risiko bencana alam menjadi potensi pemicu kemiskinan baru.
“Tapi kami terus berupaya agar Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk terbesar se-Indonesia, bisa mengentaskan kemiskinan bersama-sama. Untuk itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan stakeholder lainnya perlu diperkuat agar penanganan kemiskinan efektif dan menyeluruh,” pungkas Bambam. (Gus)
