Kota Bogor | Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bogor resmi berakhir pada Sabtu, 4 April 2026. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam regenerasi kepemimpinan partai di tingkat kota sekaligus menyusun strategi untuk menghadapi pesta demokrasi mendatang.
Sekretaris DPC PKB Kota Bogor, Edi Kholki Z. dalam keterangannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Muscab kali ini memiliki perbedaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana difokuskan pada penyampaian usulan nama calon Ketua DPC.
"Ya kegiatan Muscab kali ini berbeda dengan sebelumnya, yaitu lebih banyak membacakan usulan nama calon ketua," katanya kepada awak media.
Berdasarkan penetapan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), terdapat tiga nama yang diusulkan, yaitu Dewi Patimah dan Lusiana Nursiadah.
"Satunya lagi adalah saya sendiri sendiri Namun, setelah melalui proses musyawarah tingkat cabang, muncul empat nama tambahan usulan dari peserta, yaitu Pajatirin, Riki Surojun Mino, Suhendar serta Ahmad Isak," ungkap Edi.
Secara keseluruhan, sambungnya, terdapat tujuh nama yang akan diserahkan kepada DPP PKB untuk dilakukan uji kelayakan atau fit and proper test.
"Ketujuh nama ini akan melalui tahap penilaian oleh DPP. Proses ini akan berakhir dan sekaligus diadakan pelantikan pada tanggal 23 Juli mendatang," ujarnya.
Edi menegaskan bahwa seluruh peserta dan pengurus sepakat untuk menerima keputusan yang ditetapkan oleh DPP nanti.
"Apapun keputusan yang diambil DPP, kita sepakat untuk samina waatona, siap patuh dan tunduk kepada siapapun yang nanti terpilih menjadi ketua," imbuhnya.
Saat ini, struktur kepengurusan DPC PKB Kota Bogor masih dipimpin oleh Dewi Patimah sebagai Ketua, Edi Kholki sendiri sebagai Sekretaris dan Lusiana Nursiadah sebagai Bendahara.
Selain membahas kepemimpinan baru, Muscab ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Salah satunya adalah peningkatan kinerja DPC dalam menghadapi Pemilu 2029 mendatang.
"Mudah-mudahan kami menargetkan bisa meraih enam hingga tujuh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)," harap Edi.
Tak hanya itu, penguatan sistem pengkaderan juga menjadi fokus utama. Ke depannya, setiap kecamatan diharapkan mengirimkan dua perwakilan, yaitu Ketua Anak Cabang dan Ketua Dewan Suro, untuk mengikuti program pengkaderan yang disusun secara terstruktur. (Imas)
