Bogor | Musyawaran Daerah (Musda) Kabupaten Bogor telah selesai dan sah, bahkan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Jawa Barat telah menegaskan tentang Legitimasi Musda KNPI Kabupaten Bogor
Ketua Harian DPD KNPI Jawa Barat, Farda Hasanabe menegaskan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kabupaten Bogor yang digelar berlangsung resmi, sah dan sesuai mekanisme organisasi.
Hal tersebut lantaran Musda dihadiri oleh mayoritas OKP yang berhimpun secara sah, membawa mandat resmi dari organisasi masing-masing.
“Sesuai amanah kongres, seluruh OKP yang berhimpun di KNPI hasil Kongres versi Dr. Ali Hanafiah secara otomatis menjadi peserta hingga ke tingkatan daerah. Kami melaksanakan Musda berdasarkan mekanisme organisasi yang berlaku,” ujar Ketua Harian DPD KNPI Jawa Barat, Farda Hasanabe dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).
Farda menjelaskan proses pencalonan Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor dilakukan sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi,dimana setiap calon ketua wajib mengantongi minimal 10 rekomendasi atau mandat dukungan dari OKP.
Seluruh rekomendasi tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan sidang sebagai syarat sahnya pencalonan.
"Dalam proses Musda, hanya Farizan alias Riza yang memenuhi persyaratan tersebut dan menyerahkan rekomendasi sesuai aturan dan posisinya berhasil menggeser posisi Ketua Karetaker Bung Isanudin serta kandidat lainnya yakni Ikbal Ramadhan Aktivis Bogor Barat," ujarnya.
Karena tidak ada calon lain yang memenuhi syarat pencalonan, lanjut Farda, sidang secara bulat menetapkan Farizan sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor secara aklamasi.
Mekanisme Musda berjalan lengkap dan konstitusional serta telah melaksanakan seluruh tahapan mulai dari Pleno I hingga Pleno V sesuai tata tertib, penetapan peserta Musda, pengesahan pimpinan sidang gabungan unsur OKP dan DPD Jabar, verifikasi rekomendasi calon ketua,
pnetapan ketua terpilih hingga berlanjut pada rapat formatur untuk penyusunan struktur kepengurusan.
“Musda ini telah selesai dan sah sesuai aturan organisasi. Kini tinggal tahap final yaitu pembacaan hasil rapat formatur,” terang Farda.
Farda juga menyatakan untuk legitimasi organisasi sudah jelas dan terverifikasi, apalagi DPD KNPI Jawa Barat menegaskan bahwa SK dan legalitas organisasi masih aktif dan diakui.
Selain itu, HAKI, NPWP serta kewajiban pajak organisasi lengkap dan dibayarkan rutin. Kemudian, garis legalitas organisasi berjalan dari kongres ke kongres pemuda KNPI.
Sementara, kelompok yang mengklaim KNPI namun tidak memiliki legalitas administratif, termasuk SK yang sudah habis, tidak dapat mengatasnamakan organisasi secara sah.
“Jadi kalau mereka menyebut kami abal-abal, mari kita uji data. Legalitas akta, HAKI dan bukti pembayaran pajak kami lengkap hingga bulan ini. Lalu kami minta buktikan jika dokumen mereka memang ada,” tegasnya.
Farda pun menghimbau dan mengajak seluruh media untuk melihat persoalan berdasarkan legalitas organisasi dan fakta administrasi, bukan klaim sepihak.
"Artinya harus berimbang, tidak klaim sepihak, sebab Musda KNPI Kabupaten Bogor sah, legitimate dan memenuhi seluruh ketentuan organisasi," sebut Nasrudin.
Berikut adalah rangkuman Ketua Umum KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dari 1974 hingga 2024, beserta beberapa catatan kongres berdasarkan dari berbagai sumber sejarah KNPI.
Daftar Ketua Umum KNPI (1974 – 2024)
- David Napitupulu (1974-1978)
Ketua pertama setelah deklarasi KNPI. Kongres KNPI I (atau pembentukan AD/ART) tercatat di 28 Oktober 1974.
- Akbar Tandjung (1978-1981)
Era Orde Baru; tokoh penting di KNPI dan kemudian dalam pemerintahan.
- Aulia Aman Rahman (1982-1984)
Menurut sejarah KNPI.
- Abdullah Puteh (1984-1987)
Sumber mencantumkan ini sebagai salah satu ketua.
- Didiet Haryadi (1987-1990)
Berdasarkan sejarah singkat KNPI.
- Tjahjo Kumolo (1990-1993)
Salah satu periode kepengurusan KNPI.
- Tubagus Haryono (1993-1996)
Disebut bersama Maulana Isman dalam beberapa sumber.
- Maulana Isman (1996-1999)
Ada sedikit perbedaan sumber: beberapa mencatat 1996–1999.
- Adhyaksa Dault (1999-2002)
Ketua KNPI pada masa menjelang awal 2000-an.
- Idrus Marham (2002-2005)
Masa reformasi, dengan wacana “rejuvenasi” KNPI.
- Hasanuddin Yusuf (2005-2008)
Ketua pada pertengahan tahun 2000-an.
- Ahmad Doli Kurnia (2008-2011)
(kubus Ancol) & Aziz Syamsuddin (kubus Bali) Terjadi dualisme kepemimpinan KNPI. Kongres di Jakarta memilih Ahmad Doli.
- Taufan EN Rotorasiko (2011-2014)
Ketua terpilih setelah periode dualisme.
- Muhammad Rifai Darus (2015-2018)
Terpilih dalam Kongres XIV di Papua.
- Fahd El Fouz Arafiq (2015-2018)
Kongres Luar Biasa (KLB) yang diadakan pada 1–2 Juni 2015.
- Abdul Aziz (2018-2021)
dalam Kongres ke-XV KNPI.
Menurut liputan Republika, pada kongres tersebut yang diadakan di Hotel Borobudur, Azis terpilih secara aklamasi.
- Raden Andreas Nandiwardhana (2021)
terpilih sebagai Ketua Umum KNPI melalui Kongres XVI yang diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 20-23 September 2021.
- Ilyas Indra (2021-2024)
terpilih sebagai Ketua Umum DPP KNPI melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar 1–2 April 2022 di Hotel Raja Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia terpilih secara aklamasi.
- Ali Hanafiah (2024-2028)
Terpilih pada Kongres XVII KNPI di Serang, Banten, 28 Oktober 2024.
Catatan Tentang Kongres KNPI
-Kongres pertama (atau pembentukan AD/ART) diadakan pada 28 Oktober 1974.
-Dualisme kepemimpinan KNPI terjadi setelah Kongres ke-12 (2008), dengan satu kubu menggelar kongres di Jakarta dan lainnya di Bali.
-Kongres XVII, di mana Ali Hanafiah terpilih, diadakan di Hotel Le Dian, Serang, Banten pada 28 Oktober 2024. (Gus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar