Ciawi | Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan, Slamet Mulyadi, menggelar Reses Masa Sidang I Tahun Anggaran 2025–2026 di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 3 di LBC Ciherang Gede, Desa Cileungsi, Kecamatan Ciawi, Senin (6/10/2025).
Kegiatan yang dihadiri oleh Pengurus PDIP Kecamatan Ciawi serta Pengurus Ranting Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur terkait lainnya berlangsung hangat dan terbuka.
Reses ini menjadi momentum penting bagi wakil rakyat untuk turun langsung ke akar rumput, menyerap aspirasi serta menjalin silaturahmi dengan warga.
Berbagai persoalan disampaikan masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur, akses pendidikan, bantuan UMKM, hingga masalah air bersih di sejumlah wilayah.
Dalam sambutannya, Slamet Mulyadi mengungkapkan kegiatan reses merupakan amanah konstitusional sekaligus bentuk tanggung jawab moral seorang legislator untuk hadir di tengah rakyatnya.
“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Ini silaturahmi dan ruang untuk mendengar aspirasi warga. Dari sini, kami bisa tahu langsung apa yang dirasakan warga, hingga mencari solusi bersama,” ujar Slamet di hadapan peserta.
Ia menjelaskan, dalam mekanisme DPRD, terdapat dua model pelaksanaan reses yakni reses gabungan antarpartai dan reses mandiri oleh masing-masing anggota dewan.
Menurutnya, pelaksanaan reses secara mandiri jauh lebih efektif karena memungkinkan dialog yang lebih mendalam dengan masyarakat.
“Reses mandiri seperti ini membuat kita bisa berbicara langsung, satu meter, dua meter dengan warga. Kita bisa mendengar keluhan, aspirasi, bahkan cerita kehidupan mereka. Inilah makna sejati turun ke bawah yang selalu ditekankan oleh partai,” ujarnya.
Slamet juga menegaskan bahwa dirinya melaksanakan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen terhadap arahan DPP PDI Perjuangan agar setiap kader, khususnya yang duduk di legislatif, aktif terjun ke lapangan dan menyatu dengan masyarakat.
“Saya mengikuti betul arahan dari DPP dan juga petunjuk dari Sekretaris DPC, Pak Bambang Gunawan. Bahwa anggota PDI Perjuangan harus benar-benar hadir di masyarakat, bukan hanya di kantor. Karena fungsi DPRD itu bukan hanya legislasi dan anggaran, tetapi juga keberpihakan nyata,” katanya.
Dalam bagian lain, Slamet juga menyampaikan setiap masukan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui jalur resmi perencanaan pembangunan daerah, baik dalam pembahasan APBD tahun 2026 maupun dalam perubahan anggaran.
“Kalau ada usulan yang belum terakomodasi, akan kita dorong pada pembahasan berikutnya. Kadang memang butuh waktu karena harus melalui mekanisme anggaran, tapi yang penting aspirasi itu tersampaikan dan tercatat,” tegasnya.
Ia menambahkan, kegiatan reses bukan hanya soal menampung keluhan, tetapi juga menguatkan hubungan sosial antara wakil rakyat dan warga.
“Reses ini bukan hanya formalitas kerja dewan, tapi juga silaturahmi. Kita ingin hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat tetap hangat, terbuka, dan berkelanjutan,” ujarnya menutup sambutan dengan senyum.
Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Bambang Gunawan, dalam paparannya turut menegaskan partainya akan terus konsisten menggerakkan seluruh kader untuk turun langsung ke masyarakat.
“Menjawab aspirasi rakyat bukan dengan kata-kata, tapi lewat tindakan dan keputusan anggaran. Itu tanggung jawab moral kader PDI Perjuangan,” terang Bambang. (**)
